INOVASI PELAYANAN PUBLIK
“KABUPATEN KULON PROGO”
Penyusun :
Nama : Nurma Marcia Luthfiana
NIM : 13031083
Prodi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Bhayangkara Surabaya
2016
Kata Pengantar
Puji
syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-NYA sehingga makalah
ini dapat tersusun hingga selesai . Tidak lupa kami juga mengucapkan banyak
terimakasih atas bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan
sumbangan baik materi maupun pikirannya.
Dan harapan kami semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, Untuk ke depannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi makalah agar menjadi lebih baik lagi.
Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami, Kami yakin masih banyak kekurangan dalam makalah ini, Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.
Dan harapan kami semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, Untuk ke depannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi makalah agar menjadi lebih baik lagi.
Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami, Kami yakin masih banyak kekurangan dalam makalah ini, Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.
Surabaya, April 2016
Penyusun
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang
Fenomena
krisis kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi terjadi. Birokrasi
dicemoohkan, disepelekan, bahkan ditentang kebijakan dan tindakannya.
Terjadinya kesan negatif dan krisis kepercayaan terhadap birokrasi tersebut
disebabkan karena birokrasi selama ini tidak bisa merespon keinginan warga
masyarakat. Oleh karenanya, usaha untuk memperbaiki struktur dan peran
birokrasi pada saat sekarang adalah suatu hal yang tidak terelakkan.
Sebagaimana dikembangkan oleh Mauk dalam Budi Setiono (2002 : 109) yang
menyatakan :“We need to change the culture of public administrator organizations;…
slowness turn to quickness, top-down approaches to a bottom up philosophy,
bureaucracy turn to neighborhoods, bigness to smallness.” Birokrasi yang
selama ini di desain untuk bekerja lambat, berhati-hati dan metodologinya sudah
tidak diterima oleh orang yang perlu layanan cepat, efisien, tepat waktu dan
sederhana. Dalam era globalisasi yang penuh kompetisi, gerak cepat dan tindakan
aparat pemerintah yang tepat merupakan suatu keharusan. Untuk meningkatkan daya
saing yang kian kompetitif diperlukan reformasi birokrasi yang dapat
menghasilkan birokrasi profesional dan ramping yang bebas hambatan. Hal ini
membutuhkan dilaksanakannya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good
local governance), dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi,
dan keterbukaan, efisiensi dan efektifitas, serta partisipasi, yang
pelaksanaannya dilakukan secara demokratis sebagai suatu kesatuan yang utuh.
Salah
satu budaya birokrasi yang sangat penting bagi reformasi birokrasi adalah
berkembangnya inovasi dalam instansi pemerintah. Inovasi sangat penting, karena
memungkinkan birokrasi untuk berfungsi lebih dinamis dan melakukan improvement.
Kurang populernya konsep inovasi pada masa lalu dapat difahami karena
karakter reformasi yang lebih didasarkan pada prinsip-prinsip birokrasi weber.
Dalam