dampak privatisasi BUMN bagi perekonomian Indonesia?

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah

Para pendiri bangsa telah menyadari sejak awal bahwa Indonesia sebagai kolektivitas politik tidak memiliki modal yang cukup untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, sehingga ditampung dalam pasal 33 UUD 1945, khususnya ayat 2 yang menyatakan:  “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”, secara eksplisit ayat ini menyatakan bahwa Negara akan mengambil peran dalam kegiatan ekonomi. Selama pasal 33 UUD 1945 masih tercantum dalam konsitusi maka selama itu pula keterlibatan pemerintah (termasuk BUMN) dalam perekonomian Indonesia masih tetap diperlukan.

                Pemerintah Indonesia mendirikan BUMN dengan dua tujuan utama, yaitu tujuan yang bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial. Dalam tujuan yang bersifat ekonomi, BUMN dimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis agar tidak dikuasai pihak-pihak tertentu. Bidang-bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, Seperti perusahaan listrik, minyak dan gas bumi, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945, seharusnya dikuasai oleh BUMN. Dengan  adanya BUMN diharapkan dapat terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekitar lokasi BUMN.

Tujuan BUMN yang bersifat sosial antara lain dapat dicapai melalui penciptaan lapangan kerja serta upaya untuk membangkitkan perekonomian lokal. Penciptaan lapangan kerja dicapai melalui perekrutan tenaga kerja oleh BUMN. Upaya untuk membangkitkan perekonomian lokal dapat dicapai dengan jalan mengikut-sertakan masyarakat sebagai mitra kerja dalam mendukung kelancaran proses kegiatan usaha. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi yang berada di sekitar lokasi BUMN.  Namun dalam kurun waktu 50 tahun semenjak BUMN dibentuk, BUMN secara umum belum menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Perolehan laba yang dihasilkan masih sangat rendah.

Sementara itu, saat ini Pemerintah Indonesia masih harus berjuang untuk melunasi pinjaman luar negeri yang disebabkan oleh krisis ekonomi tahun 1997 lalu. Dan salah satu upaya yang ditempuh  pemerintah untuk dapat meningkatkan pendapatannya adalah dengan melakukan privatisasi BUMN.  Namun demikian, privatisasi BUMN telah mengundang pro dan kontra di kalanganmasyarakat.

Sebagian masyarakat berpendapat bahwa BUMN adalah aset negara yang harustetap dipertahankan kepemilikannya oleh pemerintah, walaupun tidak mendatangkan manfaat karena terus merugi. Namun ada pula kalangan masyarakat yang berpendapat bahwa pemerintah tidak perlu sepenuhnya memiliki BUMN, yang penting BUMN tersebut dapat mendatangkan manfaat yang lebih baik bagi negara dan masyarakat Indonesia.

1.2  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah bagaimana dampak privatisasi BUMN bagi perekonomian Indonesia?

1.3  Tujuan Pembuatan Makalah

Untuk melatih semua kemampuan siswa dalam menyusun karya ilmiah dan berfikir sistematik sehingga memiliki sikap dan memiliki life skill yang baik. Selain itu untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran ekonomi kelas XII. IPS Madrasah Aliah Negeri Sidoarjo.

BAB II

 Tinjauan Pustaka

2.1  Kondisi BUMN Indonesia

Kondisi BUMN yang menghadapi masalah keterbatasan dana internal menjadi sangat bergantung kepada dana luar negeri. Sementara itu, untuk memperoleh dana luar negeri,BUMN harus menempuh prosedur rumit dan biaya yang tinggi. Akibatnya investasi saranadan prasarana produksi barang dan jasa menjadi sangat terbatas, sehingga produktivitas, pendapatan, dan kualitas produk yang dihasilkan BUMN tersebut menjadi rendah.Hal ini menyebabkan BUMN tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumen atau bersaing di pasar. Arus kas (cash flow) yang dimiliki dan laba yang dihasilkan pun sangat kecil, bahkan terkadang negatif. Di lain pihak, keterbatasan investasi untuk mengganti peralatan yang aus dan tidak produktif mengakibatkan beban hutang dan biaya modal semakintinggi. Kondisi ini diperburuk dengan inefisiensi pengoperasian perangkat usaha yang telah berusia tua tersebut.Berbagai permasalahan yang dihadapi BUMN menjadi makin berat dengan adanya berbagai permasalahan eksternal seperti:

 (1) lemahnya nilai tukar mata uang rupiah;

 (2) tingkat inflasi yang tinggi;

 (3) neraca perdagangan yang tidak seimbang;

 (4) resiko politik;

 (5) peraturan yang tidak stabil; dan

 (6) kurangnya tekanan untuk melakukan kegiatan secara lebihefisien atau meningkatkan kemampuan teknologi.

 Kesemuanya itu menjadikan permasalahanBUMN ibarat lingkaran yang tidak berujung pangkal (vicious-funding cycle). Sesungguhnya pemerintah Indonesia sejak awal orde baru telah menerapkan prinsip- prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdiri dari dekonsentrasi,debirokrasi, dan desentralisasi. Prinsip-prinsip pengelolaan BUMN tersebut diatur melaluiUndang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk Badan Usaha Negara menjadi Undang-undang.Pasca Reformasi, pengelolaan BUMN diatur dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 mengenai:

(1) penataan BUMN secara efisien, transparan dan profesional;

(2) penyehatan BUMN yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan

(3) mendorong BUMNyang tidak berkaitan dengan kepentingan umum untuk melakukan privatisasi di pasar modal.

Untuk melaksanakan TAP MPR tersebut, diterbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, yang peraturan pelaksanaannya diatur melalui PeraturanPemerintah, Keputusan Presiden, dan Keputusan Menteri. Meskipun peraturan perundangan yang diterbitkan oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, baik bagi badan usaha milik pemerintah maupunswasta, namun dalam prakteknya, BUMN banyak mendapatkan peluang untuk monopoli.Monopoli yang diberikan kepada BUMN, menjadikan BUMN yang bersangkutan tidak memiliki daya saing global. Padahal, globalisasi dan pasar bebas menantang manajemenBUMN untuk melakukan beberapa kebijakan stratejik dalam rangka menciptakan efisiensioperasi perusahaan. Upaya-upaya yang dilakukan diantaranya meliputi restrukturisasi usaha, pengurangan jumlah karyawan, sistem pengendalian manajemen, dan beberapa kebijakanstratejik lainnya. Salah satu alternatif untuk menciptakan efisiensi dan menumbuhkan dayasaing perusahaan adalah dengan melakukan penjualan sebagian kepemilikan atau pengalihankendali perusahaan kepada pihak swasta melalui privatisasi.Salah satu manfaat nyata yang bisa dihasilkan dari privatisasi adalah terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola usaha yang baik (good corporate governance), yang meliputi transparansi, kemandirian, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut merupakan pra kondisiuntuk meningkatkan kinerja badan usaha dan merupakan kunci keberhasilan menciptakanlingkungan bisnis yang sehat. Melalui penerapan prinsip-prinsip

 good corporate governance dalam pengelolaan badan usaha, diharapkan semua pihak akan memiliki acuan yangsamadalam pengelolaan usaha. Memasuki era globalisasi, beberapa BUMN yang telah melakukan perbaikanmanajemen, khususnya efisiensi operasi, mampu menghadapi persaingan pasar. Langkah perbaikan yang dilakukan meliputirestrukturisasi usaha, pengurangan jumlah karyawan, penerapan sistem pengendalian manajemen, dan kebijakan strategis lainnya. Adapun BUMNyang tidak melakukan perbaikan manajemen, menghadapi berbagai kesulitan, terutamafinansial. Sebagian BUMN mengalami kekurangan likuiditas bahkan untuk menjalankankegiatan rutin merekapun menghadapi permasalahan ini.Guna mengatasi permasalahan yang dihadapi, sekaligus memperluas skala usaha agar mencapai skala ekonomis, maka langkah yang ditempuh sebagian besar BUMN yang berkinerja buruk adalah meningkatkan hutang perusahaan. Dapat diduga bahwa dengan tetapmenjalani operasi dengan biaya tinggi, dan dalam beberapa kasus diperburuk denganintervensi pemerintah yang berlebihan, maka kinerja BUMN tidak mengalami perbaikan.

Oleh karena itu diperlukan berbagai langkah alternatif untuk mempercepat proses penyehatan BUMN terutama melalui penciptaan nilai (value creation) perusahaan.

Hal tersebut dapat dilakukan melalui:

(1) restrukturisasi usaha, keuangan, manajemen, danorganisasi;

(2) merger dan akuisisi;

(3) kerjasama antar badan usaha;

(4) likuidasi, divestasi,dan privatisasi; serta

(5)  spin-off  atau pemisahan kegiatan perusahaan yang bersifatnon-corecompetence dan non-performance businesses.

 Apabila kondisi politik dan pasar memungkinkan, maka program privatisasi merupakan alternatif yang mempunyai dampak positif terhadap perwujudan

 good corporate governance

dan perbaikan kinerja BUMN. Karena pada umumnya BUMN yang telahdiprivatisasi mampu menghasilkan laba yang lebih besar.

2.2  Pr ivatisasi

Sejak mulai dikenal pada awal tahun 1960-an, privatisasi terkesan sebagai program yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah suatu negara yang hendak menata ulang perekonomiannya. Di daratan Eropa, privatisasi diawali pada tahun 1961 oleh Kanselir Jerman Barat, Konrad Adenaur, pada perusahaan mobil Volkswagen. Melalui penjualansaham Volkswagen kepada publik, pemerintah Jerman Barat berhasil mengumpulkan danaDM 1,2 milyar. Namun demikian, tujuan utama privatisasi saat itu bukanlah untuk meningkatkan penerimaan negara, melainkan untuk pemerataan pemilikan saham kepada masyarakat (publik). Implementasi privatisasi di perusahaan mobil Volkswagen ini telah meningkatkan jumlah pemilik saham dari 500.000 orang menjadi 3 juta orang.Kebijakan pemerintah di bidang privatisasi mulai meningkat kembali sejak keberhasilan pemerintah Inggris melaksanakan privatisasi sektor publik. Di bawah kendaliPerdana Menteri Margareth Tatcher, pemerintah Inggris antara lain melakukan privatisasiBritish Telecom pada tahun 1984. Kebijakan privatisasi juga dilakukan oleh pemerintah Jepang dengan menjual sebagian besar saham NTT (Nippon Telephone & Telegraph) kepada publik. Program privatisasi khususnya sektor telekomunikasi, di beberapa negara berkembangseperti di Amerika Latin dan Asia, sebagian besar mengacu kepada keberhasilan pemerintahInggris dan Jepang.Terkait dengan peran pemerintah di dalam perusahaan negara, Savas (Privatization,The Key to Better Government,1987) memberikan definisi privatisasi sebagai tindakanmengurangi peran pemerintah atau meningkatkan peran swasta, khususnya dalam aktivitas yang menyangkut kepemilikan atas aset-aset. Definisi ini sejalan dengan yang dikemukakanoleh Butler (1991), yaitu bahwa privatisasi adalah pergantian fungsi dari sektor publik menuju sector  swasta, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Sebenarnya asumsi dasar  penyerahan pengelolaan pelayanan publik kepada sektor swasta adalah peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya. Privatisasi akan mengembalikan mekanisme pasar, sehingga memungkinkan terjadinya efisiensi ekonomi. Beberapa karakteristik privatisasi secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Perubahan peran pemerintah dari pemilik dan pelaksana, menjadi regulator danfasilitator kebijakan serta penetapan sasaran nasional maupun sektoral.

2. Para pengelola yang bertanggung jawab kepada pemilik baru, diharapkan mampumencapai sasaran perusahaan dalam kerangka regulasi perdagangan, persaingan, keselamatankerja, dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Termasuk kewajiban pelayananmasyarakat.

3. Pemilihan metode dan waktu pelaksanaan kebijakan privatisasi mengacu kepada kondisi pasar dan regulasi sektoral.

Terdapat tiga metode privatisasi, yaitu:

(1) penjualan langsung;

(2) pelelangan; dan

(3) penawaran melalui tender.

 Sedangkan alternatif dalam menentukan struktur kepemilikan perusahaan antara lain meliputi: (1) penjualan langsung kepada pembeli domestik;

(2) penjualan langsung kepada pembeli asing;

(3) ekuitas diserahkan kepada pemegang saham;dan

(4) ekuitas dipegang oleh pemerintah.

Adapun tujuan pelaksanaan privatisasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 74  Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN adalah meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan sahamPersero. Penerbitan peraturan perundangan tentang BUMN dimaksudkan untuk memperjelas landasan hukum dan menjadi pedoman bagi berbagai pemangku kepentingan yang terkaitserta sekaligus merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas BUMN. Privatisasi bukan semata-mata kebijakan final, namun merupakan suatu metode regulasi untuk mengatur aktivitas ekonomi sesuai mekanisme pasar. Kebijakan privatisasi dianggap dapatmembantu pemerintah dalam menopang penerimaan negara dan menutupi defisit APBN sekaligus menjadikan BUMN lebih efisien dan profitable dengan melibatkan pihak swasta didalam pengelolaannya sehingga membuka pintu bagi persaingan yang sehat dalam perekonomian.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1  Dampak Pr ivatisasi BUMN di Indonesia

Dampak kebijakan privatisasi BUMN jelas terlihat pada perubahan kebijakan pemerintah dan kontrol regulasi. Dimana dapat dikatakan sebagai sarana transisi menuju pasar bebas, aktivitas ekonomi akan lebih terbuka menuju kekuatan pasar yang lebihkompetitif, dengan adanya jaminan tidak ada hambatan dalam kompetisi, baik berupa aturan,regulasi maupun subsidi. Kebijakan privatisasi dikaitkan dengan kebijakan eksternal yang penting seperti tarif, tingkat nilai tukar, dan regulasi bagi investor asing. Juga menyangkutkebijakan domestik, antara lain keadaan pasar keuangan, termasuk akses modal, penerapan pajak dan regulasi yang adil, dan kepastian hukum serta arbitrase untuk mengantisipasikemungkinan munculnya kasus perselisihan bisnis.

Dampak lain yang sering dirasakan dari kebijakan privatisasi yaitu menyebarnya kepemilikan pemerintah kepada swasta, mengurangi sentralisasi kepemilikan pada suatu kelompok atau konglomerat tertentu. Sebagai sarana transisi menuju pasar bebas, aktivitasekonomi akan lebih terbuka menuju kekuatan pasar yang lebih kompetitif, dengan jaminan tidak ada hambatan dalam kompetisi, baik berupa aturan, regulasi maupun subsidi. Untuk  itudiperlukan perombakan hambatan masuk pasar dan adopsi sebuah kebijakan yang dapatmembantu perkembangan dan menarik investasi swasta dengan memindahkan efek keruwetandari kepemilikan pemerintah. Seharusnya  program privatisasi ditekankan pada manfaattransformasi suatu monopoli publik menjadi milik swasta. Hal  ini terbatas pada keuntunganekonomi dan politik. Dengan  pengalihan kepemilikan, salah satu alternatif yaitu dengan pelepasan saham kepada rakyat dan karyawan BUMN yang bersangkutan dapat ikut melakukan kontrol dan lebih memotivasi kerja para karyawan karena merasa ikut memilki dan lebih semangat untuk berpartisipasi dalam rangka meningkatkan kinerja BUMN yang sehat. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan produktivitas karyawan yang berujung pada kenaikan keuntungan.Privatisasi BUMN di Indonesia mulai dicanangkan pemerintah sejak tahun 1980-an.

BUMN-BUMN yang telah diprivatisasi seperti :

PT. Telkom (Persero) Tbk.,

PT. PerusahaanGas Negara (Persero) Tbk.,

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.,

PT. Bank BNI 46 (Persero)Tbk.,

PT. Indosat (Persero) Tbk.,

PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk., dan

PT. Semen Gresik (Persero) Tbk.,

Ternyata mampu membrikan kontribusi yang signifikan terhadap likuiditas dan pergerakan pasar modal. Kondisi ini membuat semakin kuatnya dorongan untuk melakukan privatisasi secara lebih luas kepada BUMN-BUMN lainnya. Namun demikian, diketahui pula bahwa terdapat beberapa BUMN yang tidak menunjukkan perbaikan kinerja terutama 2-3tahun pertama setelah diprivatisasi, misalkan pada PT. Indofarma (Persero) Tbk. dan PT.Kimia Farma (Persero) Tbk. Dimana target privatisasi BUMN masih belum tercapai sepenuhnya. Selain itu, metode privatisasi yang dilakukan pemerintah pun kebanyakan masih berbentuk penjualan saham kepada pihak swasta.

Hal ini menyebabkan uang yang diperolehdari hasil penjualan saham-saham BUMN tersebut masuk ke tangan pemerintah, bukannya masuk ke dalam BUMN untuk digunakan sebagai tambahan pendanaan dalam rangka mengembangkan usahanya. Bagi pemerintah hal ini berdampak cukup menguntungkan, karena pemerintah memperoleh pendapatan penjualan sahamnya, namun sebenarnya bagi BUMN  hal ini agak  kurang menguntungkan, karena dengan kepemilikan baru, tentunya mereka dituntut untuk melakukan berbagai perubahan. Namun, perubahan tersebut kurang diimbangi tambahan dana segar yang cukup, sebagian besar hanya berasal dari  kegiatan-kegiatan operasionalnya terdahulu yang sebenarnya didapatnya dengan kurang efisien. Dari segi politis, masih banyak pihak yang kontra terhadap kebijakan privatisasi saham kepada pihak asing ini. Pasalnya,  kebijakan ini dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip nasionalisme. Privatisasi kepada pihak asing dinilai akan menyebabkanterbangnya keuntungan BUMN kepada pihak asing, bukannya kembali kepada rakyatIndonesia.

3.2  Kondisi Ideal Untuk Melakukan Pr ivatisasi di Indonesia

Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 ayat (1),  maka sistem ekonomi yang dianut  Indonesia adalah sistem ekonomi yang berdasar atas asas kekeluargaan. Konsep system ekonomi yang demikian di Indonesia disebut  sebagai konsep Demokrasi Ekonomi. Dalamkonsep demokrasi ekonomi, sistem ekonomi tidak diatur oleh negara melalui perencanaan sentral (sosialisme), akan tetapi dilaksanakan oleh, dari, dan untuk rakyat. Demokrasiekonomi mengutamakan terwujudnya  kemakmuran masyarakat (bersama) bukan kemakmuranindividu-individu. Demokrasi ekonomi mengartikan masyarakat harus ikut dalam seluruh proses produksi dan turut menikmati hasil-hasil produksi yang dijalankan di Indonesia.Mengacu pada Pasal 33 UUD 1945, tersirat bahwa poin utama dari perekonomian Indonesia adalah kesejahteraan rakyat. Di sinilah peran demokrasi ekonomi, yaitu sebagai pemandu pengelolaan BUMN agar dapat memaksimalkan kesejahteraan rakyat. BUMN harus dapat beroperasi dengan efektif dan efisien, sehingga dapat menyediakan produk-produk vitalyang berkualitas dengan harga yang terjangkau bagi rakyat. Selain itu, BUMN juga harus berupaya memperbaiki profitabilitasnya, sehingga dapat diandalkan sebagai sumber  pendanaan utama bagi pemerintah, terutama untuk mendanai defisit anggarannya. Hal iniakan sangat berpengaruh pada kesejahteraan rakyat, karena BUMN tidak lain adalah pengelola sumber daya yang vital bagi hajat hidup rakyat banyak, sehingga tentu akan sangat merugikan rakyat jika BUMN jatuh bangkrut atau pailit.  Praktik privatisasi BUMN yang belakangan marak dilakukan oleh pemerintahIndonesia dianggap sebagai jalan keluar yang paling baik untuk melaksanakan amanat  demokrasi ekonomi untuk menyehatkan BUMN-BUMN di Indonesia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pada beberapa BUMN, ada yang diprivatisasi oleh pihak asing, bahkan dalam jumlah kepemilikan saham yang cukupsignfikan. Privatisasi BUMN kepada pihak asing ini dinilai “menggadaikan´ nasionalisme Indonesia”. Selain itu, BUMN tidak lain adalah pihak yang diberikan wewenang khusus untuk mengelola sumber daya vital yang memegang hajat hidup orang banyak. Menurut  Pasal 33UUD 1945, sumber daya yang seperti demikian itu harus dikelola oleh negara. Dilihat dari sudut pandang Pasal 33 UUD 1945, tampak bahwa sebenarnya privatisasi BUMN kepada pihak asing agak kontradiktif dengan jiwa pasal ini. Pihak asing yang bersangkutan jelas bertindak atas nama swasta yang tentu saja bertindak dengan didorongoleh maksud dan motif hanya untuk mencari keuntungan yang maksimal. Jika demikian yangterjadi, BUMN yang diprivatisasi kepada pihak asing hanya akan menjadi keuntungan bagi pihak asing, sehingga dapat dikatakan manfaatnya akan berpindah kepada pihak asing, bukannya ke rakyat Indonesia.Diantara sekian banyak alternatif metode privatisasi, yang paling sering digunakanantara lain adalah penawaran saham BUMN kepada umum ( public offering of shares) yaitu privatisasi dengan melakukan penjualan saham kepada pihak swasta melalui pasar modal, penjualan saham BUMN kepada pihak swasta tertentu ( private sale of share) yaitu penjualansaham BUMN kepada satu atau sekelompok investor swasta, dan melalui pembelian BUMNoleh manajemen atau karyawan (management/employee buy out ) yaitu penjualan saham BUMN kepada pihak karyawan atau manajemen BUMN. Pilihan model privatisasi mana yang sesuai dengan  iklim perekonomian, politik dan sosial budaya Indonesia haruslah mempertimbangkan faktor-faktor seperti:

1.      Ukuran nilai privatisasi ;

2.      Kondisi kesehatan keuangan tiga tahun terakhir ;

3.      Waktu yang tersedia bagi BUMN untuk melakukan privatisasi ;

4.      Kondisi pasar ;

5.      Status perusahaan, apakah telah go public atau belum ; dan

6.      Rencana jangka panjang masing-masing BUMN.

Diantara tiga metode privatisasi BUMN yang sering digunakan seperti yang telah dikemukakan di atas, yang dianggap relatif sesuai dengan kondisi BUMN dewasa ini adalah penawaran saham BUMN kepada umum dan pembelian BUMN oleh manajemen ataukaryawan. Pasalnya, dengan metode penjualan saham BUMN kepada pihak swasta tertentu berarti akan ada pemusatan kepemilikan pada satu atau sekelompok pihak swasta saja. Hal ini kurang sesuai dengan jiwa demokrasi ekonomi yang menghendaki pemerataankesejahteraaan. Selain itu, pemusatan kepemilikan pada satu atau sekelompok pihak atasBUMN akan sangat berbahaya jika pihak yang bersangkutan mengeksploitisir BUMN untuk kepentingan keuntungan semata.Dengan penawaran saham BUMN kepada umum, maka kepemilikan BUMN akan jatuh ke tangan rakyat. Hal ini sesuai dengan jiwa demokrasi ekonomi. Karena dengandemikian, maka akan dapat dicapai pemerataan kesejahteraan kepada rakyat Indonesiamelalui pemerataan saham pada publik. Sedangkan dengan pembelian BUMN oleh manajemen atau karyawan, pemerataan pun dapat dicapai. Akan tetapi, pemerataankepemilikan hanya akan terjadi pada karyawan dan manajemen BUMN. Namun cara inimasih dianggap lebih baik daripada kepemilikan BUMN jatuh ke tangan pihak asing. Selama ini, praktik privatisasi yang dilakukan di Indonesia masih dianggap kurang optimal. Idealnya, sebelum diprivatisasi, BUMN yang kurang sehat sebaiknya direstrukturisasi terlebih dahulu, sehinga pasca privatisasi nanti, kinerja BUMN yang bersangkutan dapat mengalami peningkatan.Landasan hukum privatisasi juga hrus kuat, sehingga saat sebuah BUMN diprivatisasi,tidak ada lagi kontroversi yang sifatnya merugikan. Sedangkan dari segi politis, harus adakesepahaman antara segenap rakyat, pemerintah dan para pengambil kebijakan publik, sehingga semuanya sepakat bahwa privatisasi akan membawa dampak positif bagikesejahteraan rakyat, sehingga kebijakan privatisasi pun didukung oleh semua pihak.Pelaksanaan privatisasi yang belum optimal ini harus segera ditindak lanjuti. Karenasebenarnya, kebijakan ini sangat terkait dengan kebijakan publik pemerintah yang notabene akan menentukan nasib rakyat Indonesia. Padahal, jika program ini dilaksanakan dengan baik, maka akan mampu membawa dampak positif bagi semua pihak. Bagi BUMN itu sendiri,  akantercapai efisiensi dan perbaikan kinerja manejemen. Bagi pemerintah, privatisasi BUMN yangoptimal akan sangat membantu dalam mendanai defisit anggaran negara, sehingga pemerintahdapat meminimalkan pinjaman luar negeri. Akhirnya bagi rakyat Indonesia, keberhasilan privatisasi BUMN akan memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan rakyat karena BUMNsebagai pengelola bidang-bidang usaha vital dapat lebih memanfaatkan sumber daya vitaltersebut untuk sebaik-baik kemakmuran rakyat seperti yang tercantum dalam Pasal 33 UUD1945.

BAB IV

PENUTUP

4.1  Kesimpulan

Fakta memang menunjukkan bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh swasta hasilnya secara umum lebih efisien. Berdasarkan pengalaman negara lain menunjukkan bahwa Negara lebih baik tidak langsung menjalankan operasi suatu industri, tetapi cukup sebagai regulator yang menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menikmati hasil melalui penerimaan pajak. Oleh karena itu, privatisasi dinilai berhasil jika dapat melakukan efisiensi, terjadi penurunan harga atau perbaikan pelayanan. Selain itu, privatisasi memang bukan hanya menyangkut masalah ekonomi semata, melainkan juga menyangkut masalah transformasisosial. Di dalamnya menyangkut  landasan konstitusional privatisasi, sejauh mana privatisasi bisa diterima oleh masyarakat, karyawan dan elite politik (parlemen) sehingga tidak menimbulkan gejolak.

4.2  Saran

Saran yang dapat penulis berikan ialah Pemerintah dalam hal ini Menteri NegaraBUMN, semestinya mempersiapkan diri dalam rangka pergeseran peran dari penentukebijakan dan pelaksana kegiatan di BUMN menjadi fasilitator dan regulator kegiatanBUMN.

DAFTAR PUSTAKA

·                  http://kolom.pacific.net.id/ind/setyantop.santosahttp://kolom.pacific.net.id/ind/prof_m._sadli/artikel_prof_m._sadli/apa_masalah_bank_bumn _dan_bkpm?

·         http://cafeekonomi.com/2009/05/restrukturisasi-dan-privatisasi-bumnHanggraeni ,Dewi.

·         Apakah Privatisasi BUMN Solusi yang Tepat Dalam Meningkatkan Kinerja?

·                  Kwik Kian Gie, Gonjang-ganjing Ekonomi Indonesia, Jakarta :Gramedia Pustaka Utama,1998

·         Puspopranoto, Sawaldjo. Manajemen Bisnis. Penerbit PPm : Jakarta,2006